Blak-Blakan Dukung Prabowo, Anggota KPPS Pangandaran Dipecat

Pangandaranlife.com - Sebuah skandal mencuat di Pangandaran setelah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPPS) menjadi sorotan karena mengupdate status di story Facebook dengan mengangkat salam dua jari sambil menyebutkan nama capres nomor urut 2.

Lihat juga : Unggah Video Salam 2 Jari, Anggota KPPS Pangandaran Dipecat

Dalam postingan story Facebook yang mencoreng nama Helmy Ocess, video berdurasi 17 detik tersebut langsung tersebar luas dan menjadi target komentar miring, terutama karena Helmy merupakan penyelenggara Pemilu. Dalam rekaman video tersebut, Helmy dengan lugas menyampaikan salam dua jari sambil menyebut nama 'Prabowo'. Akibatnya, Helmy segera dipecat dari posisinya sebagai anggota KPPS oleh KPU Pangandaran.

Fuji, seorang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cigugur, membenarkan bahwa anggota KPPS yang kontroversial tersebut adalah bagian dari timnya. "Ya benar. Anggota KPPS yang mengacungkan dua jari dan menyebutkan nama Prabowo itu merupakan anggota KPPS kami," ujar Fuji.

Fuji menjelaskan bahwa Helmy telah ditegur oleh anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan bahwa ada video lengkapnya. "Awas kalau selfie jangan menunjukkan jari, tapi malah melakukannya dengan sengaja," tambahnya.

Menanggapi insiden tersebut, Fuji menyatakan bahwa Helmy akan segera diganti, dan PPK Cigugur akan meminta maaf kepada Ketua KPU Pangandaran. Sementara itu, Ketua KPU Pangandaran, Muhtadin, mengonfirmasi bahwa anggota KPPS yang terlibat dalam skandal tersebut sudah dipecat. "Intinya sudah kami pecat," tegasnya.

Muhtadin menegaskan bahwa tindakan Helmy dianggap serius meskipun diklaim sebagai bercanda. "Cuman kami tidak memandang bercanda, karena saat itu sedang bimtek serius dan tidak menunjukkan sebagai anggota citra Pemilu," katanya. Ia juga mengingatkan agar PPK, PPS, hingga KPPS berhati-hati dalam bermain media sosial, terutama ketika terkait dengan arah dukungan, karena penyelenggara harus menjaga netralitasnya. Skandal ini menjadi peringatan bagi para penyelenggara Pemilu untuk menjaga integritas dan netralitas dalam menjalankan tugasnya