Bupati Pangandaran Sosialisasikan Kebijakan Pinjaman dan Rencana Pembangunan

Pangandaranlife.com - Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, bersama Wakil Bupati Ujang Endin Indrawan, mengadakan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Menyelaraskan Pembangunan dengan Keuangan Daerah di Gedung Islamic Center Kecamatan Pangandaran pada tanggal 11 Desember, dihadiri oleh berbagai organisasi massa (ormas) Islam seperti NU, Muhammadiyah, Baznas, MUI, dan tokoh agama.

Kegiatan serupa telah dilakukan sebelumnya di sebuah hotel di kawasan pantai barat, dengan mengundang kepala desa, camat, tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan undangan lainnya.

Bupati Jeje Wiradinata dalam paparannya menyatakan tujuan acara tersebut adalah untuk membahas kondisi terkini Pangandaran, terutama terkait rencana pinjaman Pemkab Pangandaran sebesar Rp 350 miliar. Ia menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini mengalami defisit yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu serta pemotongan masa jabatan bupati dan wakil bupati.

"Saat ini, keuangan daerah mengalami defisit akibat turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama pandemi Covid-19. Ini mengganggu program-program yang sudah direncanakan dalam RPJMD," ujar Bupati.

Jeje Wiradinata menyebutkan bahwa meskipun masa jabatan bupati dan wakil bupati berakhir pada tahun 2026, kebijakan pemerintah pusat memotongnya hingga tahun 2024.

Bupati juga memaparkan bahwa kegiatan prioritas diantaranya meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penataan wisata yang telah memberikan hasil nyata. Pembangunan infrastruktur jalan kabupaten, jembatan, Puskesmas, layanan kesehatan, serta program pendidikan menjadi fokus dalam alokasi anggaran.

Namun, terkait dengan APBD tahun 2024 yang belum ditandatangani oleh beberapa anggota DPRD, hal ini dapat merugikan semua pihak karena adanya batasan dalam penentuan pagu anggaran sesuai Peraturan Pemerintah.

Bupati juga menjelaskan bahwa pola portofolio adalah solusi untuk mengatasi defisit, memastikan kelangsungan program unggulan, serta memperbaiki keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa utang tersebut akan dibayar dari PAD dan mengajak untuk membahas hal ini dalam rapat DPRD.

Menanggapi pemaparan bupati, tokoh agama Ustadz Kiking dari Desa Cikembulan mengakui bahwa pola portofolio merupakan solusi jika bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Ia juga mengapresiasi kemajuan pembangunan di Pangandaran yang telah dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Saya mendukung langkah yang diambil Pemkab Pangandaran asal untuk kemaslahatan masyarakat," ujar Kiking.