Bupati Pangandaran Berencana Dialog dengan Tokoh Terkait Pinjaman Rp 350 Miliar

Pangandaranlife.com - Bupati Pangandaran, H Jeje Wiradinata, merespons pro dan kontra yang timbul dari para tokoh terkait pinjaman sebesar Rp 350 miliar yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Beliau berencana untuk mengundang para tokoh masyarakat dan jajaran Presidium pemekaran Pangandaran dalam sebuah dialog, dengan tujuan agar kondisi keuangan daerah dapat dipahami secara lebih mendalam.

"Saya berencana untuk mengundang para tokoh masyarakat dan presidium pada hari Senin atau Selasa minggu depan untuk berdialog mengenai dinamika yang terjadi saat ini," kata Bupati Wiradinata dalam konferensi pers di sebuah rumah makan di Pantai Bojongsalawe Parigi pada tanggal 27 November.

Bupati menegaskan bahwa dalam dialog tersebut, informasi mengenai kondisi saat ini dan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil akan dijelaskan secara transparan.

Dalam menghadapi komentar dan pendapat dari para tokoh presidium serta sikap anggota DPRD, bupati menyatakan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dalam pemerintahan. Namun, bupati menekankan bahwa anggota DPRD harus mempunyai konsep pemikiran yang diwujudkan melalui mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan.

"Saya juga mengalami perbedaan pendapat saat menjadi anggota DPRD. Namun, perbedaan pendapat ini harus disampaikan melalui mekanisme yang diatur oleh perundang-undangan sebagai anggota DPRD," ungkap bupati.

Bupati juga mengkritik sikap DPRD yang menyampaikan pendapat di luar ruang rapat, menegaskan bahwa pendapat tersebut seharusnya disampaikan dalam forum rapat paripurna.

Terkait penyelesaian pinjaman sebesar Rp 350 miliar, bupati menjelaskan bahwa ada berbagai cara yang bisa diambil, seperti melalui cara portopolio dan sesuai ketentuan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPK DCR), serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Namun, bupati menekankan bahwa proses tersebut tidaklah mudah karena selain membutuhkan persetujuan DPRD, hal ini juga harus disampaikan kepada tiga kementerian yaitu Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Bappenas.

Dalam konteks demokrasi, bupati menilai perdebatan dalam sebuah diskusi adalah hal yang baik. Sebagai kepala daerah, bupati berkomitmen untuk menyelesaikan masalah yang ada demi kemajuan Kabupaten Pangandaran.

"Tujuan dari dialog nanti adalah untuk membahas berbagai hal, demi kemajuan Kabupaten Pangandaran," pungkasnya.