Petani Pangandaran Kepung Kantor DPRD Minta Kejelasan Reforma Agraria

Para pengunjuk rasa mendengarkan orasi di halaman gedung DPRD Kab. Pangandaran

Ratusan petani dan mahasiswa berunjuk rasa di Kantor DPRD Ka. Pangandaran, Kamis (13/12/2022). Warga Pangandaran yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) itu menuntut untuk kejelasan konflik lahan prioritas reforma agraria di beberapa daerah Kabupaten Pangandaran.

DPRD Kab. Pangandaran mempersilahkan petani dan mahasiswa untuk melakukan audensi perihal kejelasan dan legalitas tanah yang digarap oleh para petani di Kab. Pangandaran selama bertahun – tahun, baik tanah yang berstatus HGB ataupun HGU karena selalu terjadi konflik antara Petani dan pihak Perusahaan yang diberi izin oleh Pemerintah .

Salah satu konflik yang pernah terjadi pada Rabu (15 /12/2021 )adalah perisitiwa Bentrokan antara warga Pangandaran yang tergabung di organisasi Serikat Petani Pasundan (SPP) dengan puluhan security PT. Panca Jaya Makmur Bersama (PMB) yang lebih di kenal Grand Pangandaran menuai protes di beberapa kalangan, gara gara tanaman yang sengaja di tanam warga dicabuti oleh pihak grand Pangandaran, peristiwa terjadi saat puluhan security datang dan merusak tanaman yang sengaja di tanam oleh penggarap

Dalam orasinya SPP Kab. Pangandaran melalui Dani Herdiana menjelaskan bahwa “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat", artinya itu bukan dimiliki oleh Negara” - tegasnya

Sementara itu menurut salah satu masa aksi demo, Warso menjelaskan " Agenda reforma agraria itu adalah proyek atau kegiatan strategis nasional yg memang diamanatkan oleh bapak Presiden untuk dilaksanakan di setiap daerah, jadi sah – sah saja kalau sekarang para petani di Pangandaran meminta kejelasan tersebut" katanya.

Dalam unjuk rasa ini sendiri para Petani Pangandaran yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) memiliki 5 tuntutan utama yakni :

1. Hentikan perampasan tanah atas kepentingan investor yang merugikan rakyat
2. Usut Tuntas Praktek Mafia Tanah dan Konflik Agraria
3. Bubarkan Perhutani dalam persekongkola jahat atas klaim tanah yang tidak jelas
4. Jalankan Reforma Agraria sejati untuk kepentingan rakyat
5. Stop kriminalisasi Petani, dan cabut HGB yang bermasalah untuk kesejahteraan rakyat