demo pkl di dprd pangandaran

Pendapatan Menurun Akibat Relokasi, PKL Lakukan Demonstrasi ke DPRD Pangandaran

Pangandaranlife.com, - Kamis (5/4/18) puluhan Pedagang kaki lima yang  pernah direlokasi beberapa bulan  lalu berunjuk rasa didepan kantor DPRD Kabupaten Pangandaran. Unjuk rasa tersebut dilakukan  untuk mengungkapkan beberapa hal terkait relokasi yang pernah dilakukan oleh  Pemerintah Kab. Pangandaran, dimana setelah dilakukan relokasi tersebut, pendapatan para pedagang kaki lima jadi menurun.

Baca : Demi Kemajuan Pariwisata, Pemda Pangandaran Menata PKL

Salah satu perwakilan pedagang kaki lima Adi Fitriadi dari Forum Pedagang Kreatif (FDK), meminta agar pemerintah Kabupaten Pangandaran khususnya komisi II agar memfasilitasi kepada pihak eksekutif untuk melakukan peninjauan dan penataan kembali relokasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Menurut Adi penataan / relokasi ini tidak adil khususnya bagi para  pedagang  yang ditempatkan dibagian yang tidak strategis, di lorong dan lantai atas sehingga penghasilan para pedagang jadi berkurang.

Adi mengatakan bahwasanya para pedagang kaki lima tidak bermaksud untuk menentang program pemerintah dalam proses penataan dalam rangka mewujudkan cita – cita Kabupaten Pangandaran untuk menjadi Wisata yang mendunia

“Para pedagang sebenarnya tidak menolak soal relokasi yang diadakan oleh Pemerintah dalam rangkan menjadikan Pangandaran sebagai wisata yang mendunia, para pedagang justru sangat mendukung, tapi para pedagang meminta Pemerintah melalui DPRD agar bisa memberikan solusi terkait permasalahan ini, sehingga tidak ada pedagang yang merasa dirugikan. “Ujar Adi

Adi menjelaskan, bahwa relokasi yang dilakukan Pemerintah tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya, hal tersebut juga dikarenakan sebelum Para Pedagang di relokasi, belum pernah diadakan musyawarah secara langsung antara pedagang dengan pihak Pemerintah. Contohnya seperti bentuk banganan yang tidak sesuai dengan gambar awal, sebelumnya digambar terlihat ada sebuah taman dan juga tidak ada dua lantai, namun ternyata setelah jadi,  bangunan tidak sesuai seperti yang pernah disosialisasikan oleh Pemerintah. Sehingga relokasi tersebut justru mengakibatkan sebagain para pedagang tidak bisa menfakahi keluarganya.

Adi menambahkan kembali, akibat relokasi yang tidak sesuai ini,  ada puluhan pedagang yang kini berada di ambang kebangkrutan, sebagain lagi ada yang masih tetap bertahan meskipun tanpa penghasilan. Sehingga para PKL meminta Pemerintah melalui DPRD Kabupaten Pangandaran untuk meninjau kembali bangunan relokasi tersebut.

Sementara itu Mahmud selaku sekretaris Pemerintah Daerah meminta agara para pedagang untuk bersabar, karena Pemerintah sedang berfokus terlebih daulu dalam penataan daerah Wisata. Mahmud mengatakan bahwasanya dia juga terus memantau perkembangan wisata di Kab Pangandaran.

“Kalau pindah tempat jualan pasti perlu proses, pemerintah akan terus berupaya untuk melakukan pembenahan dalam rangka memajukan usaha para PKL” ujar Mahmud

SHARE THIS