6 Dampak Korupsi Bagi Perkembangan Kabupaten Baru


6 dampak korupsi bagi sebuah kabupaten baru

6 Dampak Korupsi  Bagi Perkembangan Kabupaten Baru - Dalam arti yang sederhana korupsi bisa di artikan sebagai sebuah tindakan menyelewengkan uang atau benda seseorang yang buk hak miliknya. Bila diartikan lagi secara luas, korupsi bisa diartikan sebagai sebuah tindakan penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi dan digunakan sebagai upaya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Perbuatan korupsi pada sebuah pemerintahan suatu Kabupaten baru tentu saja sangat merugikan karena berpotensi meningkatkannya kemiskinan di Kabupaten tersebut. Korupsi memang bersifat menguntunkan diri sendiri namun bisa merugikan kepentingan umum dan negara.

Pada jaman sekarang sepertinya korupsi bukanlah hal yang aneh di ruang lingkup Pemerintahan, bahkan korupsi bisa dilakukan beramai – ramai atau istilah kerennya bisa disebut dengan korupsi yang terorganisir. Sepertinya memang korupsi ini adalah salah satu penyakit menular yang bisa menulari setiap manusia yang berada di sekitarnya.

Pangandaran merupakan salah satu Daerah Otonom Baru (DOB) yang sekarang sudah resmi menjadi sebuah Kabupaten. Pangandaran memilki kekayaan dan potensi yang luar biasa bila dikembangkan dan dikelola dengan baik, tapi bila di ruang lingkup Pemerintah Kab. Pangandaran terjadi tindakan korupsi maka perkembangan dan kemajuan Kabupaten baru ini akan terhambat. [ Baca : Tentang Kabupaten Pangandaran ] Mengingat potensi dan kekayaan alam yang dimiliki oleh Kab. Pangandaran cukup besar maka tindakan korupsi yang bisa dilakukan oleh Pemerintah sangat mungkin sekali terjadi.
Korupsi yang terjadi di sebuah Kabupaten baru akan memberikan dampak negatif di berbagai bidang diantaranya :

1. Bidang Demokrasi

Dampak akibat korupsi bagi negara yang utama adalah di bidang demokrasi. Bagi Anda yang pernah menjadi Dewan Pemilih Tetap (DPT) saat pesta demokrasi (pemilu) berlangsung pasti pernah mengetahui yang disebut “serangan fajar”. Tentunya kita masih ingat dengan Pilkada serentak yang dilaksanakan tahun lalu di Kab. Pangandaran, semua cara dilakukan untuk memperoleh kursi kepemimpinan di Pangandaran, bahkan aksi sogokan atau money politics yang mengatas namakan “hibah” tersebut dilakukan secara terbuka, tanpa ada sedikitpun rasa malu. Sepertinya memang Masyarakat sendiri sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini, entah bodoh atau mebodoh – bodohi diri sendiri, entah tidak tahu atau pura – pura tidak tahu, tapi memang pada kenyataanya rakyat memang mudah diiming – imingi oleh selembar uang kertas yang tidak lebih untuk digunakan untuk memenuhi tuntutan perut yang sejengkal itu.

Sejumlah calon tetentu memberikan imbalan uang bagi siapa saja yang memilihnya saat pemilu, sehingga ia terpilih menduduki jabatan tertentu. Pemberian imbalan uang tersebut sifatnya adalah sogokan. Beberapa memang tidak memberikan uang untuk melancarkan jalannya menduduki suatu jabatan, namun ia memberikan barang tertentu kepada masyarakat. Apapun bentuk sogokan yang diberikan tersebut adalah salah satu bentuk korupsi. Sayangnya, masyarakat Indonesia kebanyakan tidak cukup cerdas untuk memikirkan dampak jangka panjang jika mereka menerima sogokan tersebut.

Saya contohkan sebuah kasus ringan yang sangat sering terjadi saat pemilu. Ada 2 orang dari daerah yang sama yang mencalonkan diri mejadi anggota DPR. Sebut saja A dan B. Si A memiliki kepribadian pemimpin yang baik, mampu mengayomi, memberikan bantuan untuk kasus-kasus sosial yang terjadi di lingkungannya. Saat detik-detik menjelang berlangsungnya pemilu, si A menggunakan cara yang jujur, sedangkan si B memberikan uang kepada para calon pemilih agar ia terpilih menduduki kursi DPR. Karena para pemilih yang memilih sogokan dan juga tidak memikirkan dampak panjang, akibatnya si B yang justru terpilih menduduki kursi DPR, padahal dari segi kemampuan, si A lebih kompeten dibanding si B. Itulah salah satu contoh dampak korupsi bagi berjalannya demokrasi di Indonesia. Maka jangan salah jika ada semboyan “Jadilah masyarakat yang baik jika menginginkan pemimpin yang baik”.

2. Bidang Ekonomi


Maju tidaknya suatu Kabupaten biasa diukur dengan tingkat ekonomi Kabupaten tersebut. Dan penelitian juga telah membuktikan, makin maju suatu kabupaten biasanya diikuti dengan makin rendahnya tingkat korupsi di kabupaten tersebut. Korupsi memang biasa terjadi di kabupaten – kabupaten berkembang. Maka tidak heran pula, jika kabupaten - kabupaten berkembang memiliki perekonomian yang tidak baik dan relatif tidak stabil. Bahkan pada beberapa kasus, sering ditemukan perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi dengan pejabat mampu bertahan dan dilindungi dari segala macam persaingan. Akibatnya, perusahaan-perusahaan yang tidak efisien bertahan dan justru merugikan perekonomian sebuah Kabupaten.

Para ahli ekonomi juga menyebutkan bahwa buruknya perekonomian di negara-negara Afrika ternyata disebabkan oleh tingginya tingkat korupsi negara tersebut. Para pejabat yang korup, menyimpan uang mereka di berbagai bank di luar negeri. Bahkan ada data yang menyebutkan bahwa besarnya uang simpanan hasil korupsi pejabat-pejabat Afrika yang ada di luar negeri justru lebih besar dibandingkan hutang negaranya sendiri. Maka tidak heran jika ada beberapa negara di benua Afrika yang sangat terbelakang tingkat ekonomi dan juga pembangunan insfrastrukturnya, padahal jika dilihat dari kekayaan alam, mereka memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa.

3. Bidang Keselamatan dan Kesehatan Manusia


Anda mungkin masih mengingat robohnya jembatan Kutai Kertanegara. Masih ada kasus-kasus lain mengenai kerusakan fasilitas publik yang juga menimbulkan korban jiwa. Selain itu, ada pula pekerja-pekerja fasilitas publik yang mengalami kecelakaan kerja. Ironisnya, kejadian tersebut diakibatkan oleh korupsi. Bukan rahasia jika dana untuk membangun insfrastruktur publik merupakan dana yang sangat besar jika dilihat dalam catatan. Nyatanya, saat dana tersebut melewati para pejabat-pejabat pemerintahan, dana tersebut mengalami pangkas sana-sini sehingga dalam pengerjaan insfrastruktur tersebut menjadi minim keselamatan. Hal tersebut terjadi karena tingginya resiko yang timbul ketika korupsi tersebut memangkas dana menjadi sangat minim pada akhirnya. Keselamatan para pekerja dipertaruhkan ketika berbagai bahan insfrstruktur tidak memenuhi standar keselamatan karena minimnya dana.

4. Bidang Kesejahteraan Umum

Dampak korupsi dalam bidang ekonomi lainnya adalah tidak adanya kesejahteraan umum. Anda pasti sering memperhatikan tayangan televisi tentang pembuatan peraturan-peraturan baru oleh pemerintah. Dan tidak jarang pula, ketika dicermati, peraturan-peraturan tersebut ternyata justru lebih memihak pada perusahaan-perusahaan besar yang mampu memberikan keuntungan untuk para pejabat. Akibatnya, perusahaan-perusahaan kecil dan juga industri menengah tidak mampu bertahan dan membuat kesejahteraan masyarakat umum terganggu. Tingkat pengangguran makin tinggi, diikuti dengan tingkat kemiskinan yang juga semakin tinggi.

5. Pengikisan Budaya

Dampak ini bisa terjadi pada pelaku korupsi juga pada masyarakat umum. Bagi pelaku korupsi, ia akan dikuasai oleh rasa tak pernah cukup. Ia akan terus-menerus melakukan upaya untuk menguntungkan diri sendiri sehingga lambat laun ia akan menuhankan materi. Bagi masyarakat umum, tingginya tingkat korupsi, lemahnya penegakan hukum, akan membuat masyarakat meninggalkan budaya kejujuran dengan sendirinya. Pengaruh dari luar akan membentuk kepribadian yang tamak, hanya peduli pada materi, dan tidak takut pada hukum.

6. Terjadinya Krisis Kepercayaan
Baca : Warga    Curiga Tentang Adanya Praktek Pungli Untuk Pembuatan KTP Pangandaran

Dampak korupsi bagi sebuah perkembangan Kabupaten baru yang paling penting adalah tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Sebagai pengamat, masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin cerdas untuk menilai sebuah kasus. Berdasarkan pengamatan, saat ini masyarakat Indonesia tidak pernah merasa puas dengan tindakan hukum kepada para koruptor. Banyak koruptor yang menyelewengkan materi dalam jumlah yang tidak sedikit, namun hanya memperoleh hukuman tidak seberapa. Akibatnya, rakyat tidak lagi percaya pada proses hukum yang berlaku. Tidak jarang pula masyarakat lebih senang main hakim sendiri untuk menyelesaikan sebuah kasus. Hal tersebut sebenarnya merupakan salah satu tanda bahwa masyarakat Indonesia sudah tidak percaya dengan jalannya hukum, terutama dengan berbagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani kasus korupsi.
Seorang pemimpin di suatu wilayah memang sebenarnya akan mencermikan seperti apa rakyatnya, Semoga saja para pejabat negara yang memimpin Pangandaran saat ini bisa menjadi pemimpin yang amanah. 
Sumber atau refrensi : grupkkn.com : Dampak korupsi bagi Negara