Jembatan Kalenceri Pangandaran Jadi Surga Bagi Para Pembuang Sampah

Jembatan Kalenceri Pangandaran Dusun Babakan Parigi Pangandaran merupakan jembatan penghubung antara warga dusun Babakan dengan daerah pesawahan di kampung pangawinan, dibawah jembatan ini mengalir sungai yang bermuara ke lau/pantai Bojongsalawe

Jembatan Kalenceri merupakan jembatan yang dibangun menggunakan anggaran APBD Kab. Ciamis tahun 2009, jembatan tersebut merupakan jembatan penghubung bagi warga kampung Pangawinan dengan Dusun Babakan atau sebagai jalur alternatif menuju Kec. Cigugur. Jembatan tersebut kini nasibnya tidak jauh berbeda seperti jembatan cijaluhir, hanya dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga sekitar.

Sampah yang bertumpuk disekitar jembatan kalenceri, 80% adalah sumbangan dari warga Dusun Babakan Parigi dan sisanya merupakan sampah yang terbawa hanyut oleh aliran sungai. Kalau Anda datang ke tempat ini Anda bisa perhatikan bagian sisi jembatan, ada tumpukan sampah yang menggunung serta pada bagian kolong pinggir jembatan juga banyak terdapat sampah.

Disekitar Jembatan tidak ada sama sekali larangan atau himbauan dalam bentuk apapun untuk tidak membuang sampah di wilayah tersebut, bahkan pernah sesekali Saya mendapati warga yang dengan santainya membuang sampah secara langsung ke arah sungai bukan dipinggir jembatan. Pemerintah Pangandaran sepertinya kurang sosialisasi, atau mungkin mereka memang sama sekali tidak perduli, padahal Pemerintah memiliki otoritas serta kekuatan yang besar untuk mengontrol dan membina Masyarakatnya untuk tidak membuang sampah ke Sungai.

Baca juga :  Tumpukan Sampah di Jembatan Sungai Cijaluhilir

Dengan tidak adanya larangan disekitar jembatan/sungai membuat warga juga merasa aman – aman saja membuang sampah diarea tersebut dan merasa bahwa perbuatan tersebut bukanlah sebuah pelanggaran, sehingga warga yang sadar akan pentingnya lingkungan Hidup (Sungai) juga pasti enggan untuk melarang ketika melihat warga lain membuang sampah ke area sungai.

Sudah terlihat bahwa Pemerintah Kab. Pangandaran tidak serius dalam menangani masalah tersebut, tidak ada sama sekali ketegasan. Dalam hal ini Pemerintah Pangandaran memiliki Badan Pemerhati Lingkungan Hidup (BPLH) yang tentunya memiliki tugas yang lebih spesifik yaitu untuk memerhatikan, menjaga, dan mengontrol lingkungan hidup yang ada di Pangandaran yang meliputi kekayaan alam, sungai, laut/pantai dll, tapi nyatanya kinerjanya belum begitu terlihat terutama dalam masalah penanggulangan sampah.

Pemerintah Pangandaran seharusnya sudah tidak perlu segan – segan lagi menerapkan sanksi yang tegas bagi para perusak lingkungan hidup, khususnya bagi mereka yang mengotori atau membuang sampah ke sungai. Kalau perlu berikan denda atau kurungan penjara bagi siapa saja yang tertangkap tangan membuang sampah ke sungai, tapi sebelumnya berikan dulu sosialisasi misal cara mudahnya adalah dengan menempel spanduk larangan membuang sampah diarea sungai/jembatan yang dijadikan warga sebagai tempat pembuangan sampah.

Kalau Pemerintah Pangandaran menganggap spele masalah ini, maka bisa dipastikan cita – cita Pangandaran untuk menjadi tujuan wisata dunia akan berubah menjadi tujuan wisata sampah dunia, mau meniru DKI Jakarta ? Sekitar 99% sungainya sudah tercemar, sekarang mengeluarkan ratusan juta untuk menanganinya. Sungai – sungai di Pangandaran sebagian belum terlalu begitu rusak, tapi kalau terus dibiarkan maka sudah bisa dipastikan sungai – sungai di Kab.Pangandaran juga akan berakhir sama seperti sungai – sungai yang ada di DKI Jakarta.

Kalau orang – orang yang bekerja di Pemerintahan Pangandaran adalah orang – orang yang cerdas, maka seharusnya akan ada banyak ide – ide brilian yang bisa dipergunakan untuk menangani masalah pencemaran lingkungan Sungai. Misal derngan cara - cara berikut ini :

1. Membuat sebuah tim pembersih lingkungan sungai
   Kalau kita mau mencontoh DKI Jakarta, kita bisa melihat bahwa disana mereka membentuk sebuah TIM yang bertugas untuk membersihkan lingkungan sungai. Ini sebenarnya juga bisa berpotensi menghasilkan lapangan kerja dan mengurangi angka Pengangguran di Pangandaran, mengingat bahwa Sungai yang harus dijaga/dibersihkan cukup banyak sehingga otomatis akan membutuhkan banyak tenaga kerja.
   
2.  Banyak melakukan sosialisasi kepada warga
   Percuma membuat sebuah tim untuk membersihkan lingkungan sungai, tapi warganya tidak diberikan pengarahan, tidak diberi tahu, untuk tidak membuang sampah ke lingkungan Sungai. Pemerintah dan masyarakatnya perlu bersinergi, bersatu dan saling membantu untuk mengurangi kerusakan/pencemaran lingkungan khususnya lingkungan sungai.
   
3. Buat Aturan/Sanksi yang Tegas Bagi Para Pembuang Sampah
   Pemerintah sudah tidak perlu segan – segan lagi untuk membuat peraturan/sanksi yang tegas bagi siapa saja yang dengan sengaja membuang sampah disekitar sungai, sanksi itu mungki bisa berupa uang denda / kurungan penjara.
   
   Kalau perlu membuat sebuah saembara misal, bagi siapa saja yang melihat dan melaporkan seseorang yang ketahuan membuang sampah ke sungai, maka orang tersebut akan diberi hadiah. Hadiahnya mungkin bisa berupa uang tunai dari denda yang diberikan oleh si Pembuang sampah kepada Pemerintah. Cara ini mungkin bisa menumbuhkan rasa perduli warga terhadap lingkungan sekaligus juga bisa menjadi penghasilan tambahan bagi mereka (pelapor).
   
4. Jadikan Sungai – sungai di Pangandaran sebagai objek Wisata air
   Maksudnya adalah sungai – sungai yang ada di Pangandaran sebenarnya berpotensi untuk bisa dijadikan objek wisata air/tranasportasi air, apalagi sungai – sungai di Pangandaran saling terhubung. Pernah ke Singapura ? Coba lihat Pemerintah disana menjadikan sungai – sungai yang ada sebagai objek wisata air dan tentunya secara otomatis mereka telah mendatangkan banyak keuntungan baik itu kepada Pemerintah maupun Masyarakatnya. Seharusnya Pangandaran juga bisa melakukannya, yang penting sekarang mereka harus fokus melakukan pengawasan, pembersihan dan pengontrolan lingkungan Sungai.

Mungkin ide yang keluar dari Pemerintah Pangandaran akan jauh lebih hebat lagi dibandingkan empat ide diatas. Pemerintah sesegara mungkin harus bergerak dan bertindak, mereka punya otoritas dan seharusnya otoritas tersebut bisa dipergunakan sebaik mungkin untuk kepentingan umum.